Hukum BPJS Haram Dan Mengandung Riba

 



Hukum BPJS

 oleh Muhammad Abduh Tuasikal, MSc.

 3 Maret 2022

Waktu Baca: 5 menit



SHARES

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai BPJS? Bolehkah menjadi anggota BPJS?

Mengenal BPJS

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS merupakan badan hukum nirlaba.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT Askes Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial ketenaga kerjaan PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki kantor perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat kabupaten kota.

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS.

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi.

Peserta BPJS

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi:

– Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu).

– Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya.

– Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.

Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri akan dipotong sebesar 5 persen dari gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3 persen dibayar oleh pemberi kerja, dan 2 persen dibayar oleh peserta.

Tapi iuran tidak dipotong sebesar demikian secara sekaligus. Karena secara bertahap akan dilakukan mulai 1 Januari 2014 hingga 30 Juni 2015 adalah pemotongan 4 persen dari Gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5 persen dibayar oleh Peserta.

Namun mulai 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan itu menjadi 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen oleh Peserta.



Sementara bagi peserta perorangan akan membayar iuran sebesar kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa:

– Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per bulan

– Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per bulan

– Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per bulan

Pembayaran iuran ini dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan dan apabila ada keterlambatan dikenakan denda administratif sebesar 2 persen dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Dan besaran iuran Jaminan Kesehatan ditinjau paling lama dua tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Rincian Hukum BPJS

BPJS dikategorikan menjadi 3:

1- PBI (Peserta Bantuan Iuran)

Murni gratis dengan subsidi dari pemerintah bagi WNI yang telah direkomendasikan sebagai warga yg tidak mampu.

2- Non PBI diperuntukkan bagi PNS/POLRI/TNI/ABRI, organisasi, lembaga dan perusahaan. Dana ditanggung oleh instansi yang bersangkutan dan juga sebagiannya  ditanggung peserta.

3- Mandiri

Bersifat premi iuran dengan tiga kategori kelas sebagaimana telah disebutkan. Jika terjadi keterlambatan menyetor iuran maka terkena denda dan ini masuk kategori unsur riba dan gharar.

Jadi, BPJS yg diperbolehkan adalah kategori 1 karena murni gratis tanpa premi dan tanpa denda. Kategori 2 dibolehkan bila tanpa premi (tidak ada premi yang dipotong dari gaji) dan tidak ada denda.

Sedangkan kategori 3, haram untuk diikuti dengan karena ada unsur gharar dan riba. Ghararnya dari sisi spekulasi yang tinggi untuk rugi karena resiko tidak bisa dipastikan. Accident belum pasti pula terjadi. Pengertian gharar sebagaimana dikatakan oleh Al Jarjani,

مَا يَكُوْنُ مَجْهُوْلُ العَاقِبَةِ لاَ يَدْرِى أَيَكُوْنُ أَمْ لَا

“Sesuatu yang ujung-ujungnya tidak jelas, hasilnya akan ada ataukah tidak.” (Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 31: 149).

Gharar seperti inilah yang dilarang oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari jual beli ghoror.” (HR. Muslim no. 1513)

Contoh gharar di masa silam yang terlarang sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang transaksi jual beli yang disebut dengan “habalul habalah”. Itu adalah jenis jual beli yang dilakoni masyarakat jahiliyah. “Habalul habalah” adalah transaksi jual beli yang bentuknya adalah: seorang yang membeli barang semisal unta secara tidak tunai. Jatuh tempo pembayarannya adalah ketika cucu dari seekor unta yang dimiliki oleh penjual lahir.” (HR. Bukhari, no. 2143 dan Muslim, no. 3883). Cucu dari unta tersebut tidak jelas diperoleh kapankah waktunya. Pembayarannya baru akan diberi setelah cucu unta tadi muncul dan tidak jelas waktunya. Bisa jadi pula unta tersebut tidak memiliki cucu. Itulah ghoror karena ujung akhirnya tidaklah jelas diperoleh.

Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi berpendapat bahwa sebagian besar dengan adanya BPJS ini sangat baik dan bagus dari pemerintah terhadap rakyatnya, hanya saja karena ada satu akad yang mengandung unsur ribawi yakni bila terjadinya keterlambatan pembayaran maka pada bulan berikutnya akan dikenakan denda Rp 10 rb. Unsur inilah yang pada akhirnya dipermasalahkan dan menjadikan BPJS: haram. (Dinukil dari SalamDakwah.Com)

Jika Sakit Parah dan Untuk Berobat Butuh Biaya Besar

Jika kita tidak bisa masuk kategori 1 karena tidak ada rekomendasi dari RT bahwa kita tidak mampu, kita juga tidak bisa ikut kategori 2 karena kita bukan PNS atau semisalnya, maka bisa mendaftar BPJS ketika kondisi dlm kedaruratan.

Contoh: Ada seseorang yang sakit parah hingga harus keluar biaya puluhan juta. Awalnya keluarganya bukan kategori orang miskin. Namun saat itu mereka benar-benar tidak mampu membayar biaya sebesar itu, maka boleh bagi mereka mendaftar BPJS kategori 1, tentu dengan pengantar dari RT/RW setempat.

Wallahu a’lam bish showab. Moga bermanfaat bagi pembaca Muslim.Or.Id sekalian.

 

Referensi:

Kajian Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi tentang BPJS saat di Jogja

Bermodalkan Ilmu Sebelum Berdagang, Muhammad Abduh Tuasikal, terbitan Pustaka Muslim (penjelasan Asuransi)

https://id-id.facebook.com/notes/koran-fesbuk/apa-itu-jkn-dan-bpjs-kesehatan-yuk-kita-bahas-bersama/10152170077759532/

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelenggara_Jaminan_Sosial

http://www.bpjs.info/

—

Selesai disusun di siang hari, 15 Safar 1436 H di Darush Sholihin Panggang, Gunungkidul

Penulis: Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Muslim.Or.Id

🔍 Nabi Isa Menurut Islam, Siapa Aku Dalam Islam, Kisah Neraka Jahanam,Ayat Rindu Pada Seseorang

Tags: ASKESASURANSIBPJSHUKUM BPJSJAMSOSTEK





Muhammad Abduh Tuasikal, MSc.

Pengasuh Rumaysho.Com dan RemajaIslam.Com. Alumni Ma'had Al Ilmi Yogyakarta (2003-2005). S1 Teknik Kimia UGM (2002-2007). S2 Chemical Engineering (Spesialis Polymer Engineering), King Saud University, Riyadh, KSA (2010-2013). Murid Syaikh Dr. Sholih bin Fauzan bin ‘Abdillah Al Fauzan, Syaikh Dr. Sa’ad bin Nashir Asy Syatsriy, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir Al Barrak, Syaikh Sholih bin 'Abdullah bin Hamad Al 'Ushoimi dan ulama lainnya. Sekarang memiliki pesantren di desa yang membina masyarakat, Pesantren Darush Sholihin di Panggang, Gunungkidul.

 

Artikel Terkait



Dianjurkannya Kain Kafan Berwarna Putih

 19 JANUARI 2023

 0



Serial Fikih Muamalah (Bag. 14): Syarat yang Tidak Dibenarkan Syariat, Apakah Membatalkan Akad?

 16 JANUARI 2023

 0



Kewajiban untuk Melunasi Utang Orang yang Sudah Meninggal Dunia

 14 JANUARI 2023

 0



Komentar 46

Amatillah

 8 tahun yang lalu

Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakaatuh

kalau menjadi pegawai BPJS hukumnya bagaimana ya?

Balas

Muhammad Abduh Tuasikal

 8 tahun yang lalu

Wa’alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh

Masih bercampur, ada bagian yang dikerjakannya halal dan ada yang haram. Baca di sini >http://rumaysho.com/muamalah/harta-yang-bercampur-halal-dan-haram-9630.

Balas

Muhammad Dhandy Ardhisyah

 7 tahun yang lalu

Telusuri juga cara tu badan bayar RS, tu badan sebagai pembeli tapi nentuin harga apakah jual beli halal?

Balas

Fahrul Aprianto Prayudi

 8 tahun yang lalu

Sebaiknya tinggalkan saja pekerjaan ini,afwan bapak ana dahulu termasuk pensiunan PT ASKES (BUMN yang pada akhirnya berubah jadi BPJS Kesehatan),jadi ana sedikit banyak tahu soal lembaga ini,maklum sebagian pejabatnya masih teman2 bapak ana

Balas

Guest

 8 tahun yang lalu

syukron

Balas

Joko

 4 minggu yang lalu

Syukran

Balas

Guest

 8 tahun yang lalu

Syukron

Balas

Anto Akhirian

 8 tahun yang lalu

Klo asuransi gmn hukumnya..??

Balas

Muhammad Abduh Tuasikal

 8 tahun yang lalu

Asuransi sdh dibahas di muslim.or.id:https://muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/hukum-asuransi.html.

Balas

Ahmad

 8 tahun yang lalu

Assalamu ‘alaikum..

Saya dengar bila tidak ikut BPJS, bila kita ingin memproses dokumen lain seperti KTP, KK, dll, akan dipersulit. Bahkan, saya dengar juga bahwa ketika akan proses KTP, KK, dll, disuruh daftar BPJS dulu (bila belum daftar). Bagaimana menyikapi hal ini Ustad…?

Balas

Muhammad Abduh Tuasikal

 8 tahun yang lalu

Wa’alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh

Kondisi spt itu akhirnya kita mendaftar scr terpaksa.

Balas

Abul Harits Bassam

 7 tahun yang lalu

Afwan, kalau boleh ikut menjawab.

Berita itu yg saya ketahui tidak benar, saya tahu karena saya pegawai Dinas Kependudkan dan Pencatatan Sipil. Jadi tidak ada sangkut pautnya memproses KK dan KTP dengan BPJS. Yang benar adalah ketika mau daftar jadi peserta BPJS harus lengkap dokumen KK dan KTP nya

Balas

Nuraya

 7 tahun yang lalu

ga bener ah. kami ngurus ktp kk sama akte kelahiran lancar saja dan kami sekeluarga bukan peserta bpjs karena kami cuma punya opsi ke-3 sedangkan itu belum sesuai syariat (seperti tertuang di atas). kalau seandainya itu benar terjadi berarti pemerintah sudah dzalim ke masy.

Balas

Nuraya

 7 tahun yang lalu

ga bener ah. kami ngurus ktp kk sama akte kelahiran lancar saja dan kami sekeluarga bukan peserta bpjs karena kami cuma punya opsi ke-3 sedangkan itu belum sesuai syariat (seperti tertuang di atas). kalau seandainya itu benar terjadi berarti pemerintah sudah dzalim ke masy.

Balas

sept94

 8 tahun yang lalu

Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya bila kita adalah provider BPJS (dokter/dokter gigi) dan gaji yang kita terima berasal dari iuran yang dibayarkan baik dari peserta PBI / non PBI / mandiri? Terima kasih

Balas

Muhammad Abduh Tuasikal

 8 tahun yang lalu

Wa’alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh

Wallahu a’lam itu berkaitan dg pekerjaannya dan jasa yang ia berikan, masih boleh.

Balas

Muhammad Dhandy Ardhisyah

 7 tahun yang lalu

Assalammualaikum, kalo pembayaran secara kapitasi mungkin ada unsur judi, dimana bila pasen banyak malah rugi, dan bila pasen tak ada(tak kerja) untung sangat besar sesuai besaran kapitasi.

Balas

Muhammad Dhandy Ardhisyah

 7 tahun yang lalu

Assalammualaikum, pak ustad kalo pembayaran secara kapitasi kayaknya masuk.Judi, dimana bila pasen banyak malah rugi dan bila pasen gak ada kita untung, wah masuk judi atau riba atau dua duanya

Balas

Muhammad Dhandy Ardhisyah

 7 tahun yang lalu

Assalammualaikum, saya pikir kalo pembayaran cara kapitasi ada unsur judi, dimana banyak pasien kita rugi, gak ada pasein kita untung besar.

Balas

Supriyanto

 2 jam yang lalu

Assalamualaikum ustadz, sy sadar BPJS itu haram kalau ada ribanya. Dan sy sudah non aktifkan 3 tahun lebih, baru Minggu ini sy aktifkan kembali karena terpaksa. Sy dirawat di RS, dgn diagnosis penyakit kelainan darah, limpah bengkak dan dysepsia. Itu juga aktifkan melalui hutang uang SM tetangga, tp tidak riba. Karena kondisi sudah mepet dan dikawatirkan dirawat lama/operasi maka kami putuskan bayar BPJS berikut preminya. Bagaimana pendapat ustadz, Semoga Allah mengampuni kami.

Balas

Romzi

 8 tahun yang lalu

Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakaatuh

Ustadz saya semakin binggung dengan BPJS, perusahaan saya mewajibkan daftar BPJS dan juga salah satu program pemerintah jika tidak daftar BPJS akan sulit mengurus surat2 yg berkaitan dengan pemerintahan seperti KK,KTP dll. Bagaimana sikap saya yah apakah tetap daftar ? dan ustadz sendiri bagaimana apakah ustadz daftar ?

Jazakallah khoiron katsira

Balas

Muhammad Abduh Tuasikal

 8 tahun yang lalu

Wa’alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh

Sy blm daftar BPJS.

Dlm keadaan spt itu daftarkan sj, namun BPJSnya nantinya tdk dimanfaatkan.

Balas

Muhammad Fatih Al Haq

 8 tahun yang lalu

Assalamu’alaikum wa rahmatullah wa barakaatuh

untuk bpjs kategori 2 hukum yg jelasnya apa ya ? itu kan dipotong gaji si karyawannya juga, asli sy bingung katanya gak boleh bercampur antara haram dan halal… tapi pa ustad suruh daftar ajah nanti gak usah dimanfaatkan, sy makin bingung lagi pa ustad… mohon pencerahannya

Balas

Muhammad Abduh Tuasikal

 8 tahun yang lalu

Wa’alaikumussalam wa rahmatullah wa barakatuh.

Kalau daftarnya dipaksa, maka silakan daftar.

Namun tdk dimanfaatkan.

Balas

Fajar Muharoman

 8 tahun yang lalu

bagaimana jika kita ikut bpjs tetapi kita di potong dari perusahaan 1% sisa iuran perusahaan yg bayar????

Balas

Muhammad Abduh Tuasikal

 8 tahun yang lalu

Baiknya tdk dimanfaatkan kalau dipotong scr terpaksa spt itu.

Balas

gatotkaca

 7 tahun yang lalu

BPJS menurut saya tidak efektif, pertama dia hanya menyediakan obat murah dan untuk sakit ringan. Untuk ke rumah sakit harus melalui proses birokrasi yang memakan waktu sedangkan kita berurusan sama orang sekarat, banyak orang keburu mati. BPJS hanya jadi bahan proyek orang-orang partai (birokrasi) yang menghabiskan uang pembayar pajak untuk hal tidak efisien. Seperti disebut dalamhttp://manifestosenja.com/2015/02/dear-my-ancestor/, bahwa pemerintah (birokrasi) adalah lembaga parasit yang tidak menghasilkan apapun tetapi mengambil segalanya.

Balas

barkatullah,S.Kom

 7 tahun yang lalu

sekarang ga bs lagi klo darurat baru daftar BPJS, 6 bulan jadi anggota baru bs klaim… jadi ga mau rugi…. krn udah tahu celah

Balas

Muhammad Dhandy Ardhisyah

 7 tahun yang lalu

Lebih baik kita tawakal, insyaAllah selalu sehat, peraturan yang dibuat manusia bisa di anulir tetapi syariah islam gak bisa dianulir dan konsekwensi nya d i ahkirat nanti. Eksekusi syariah gak di dunia

Balas

Muhammad Dhandy Ardhisyah

 7 tahun yang lalu

Dalam membeli jasa RS untuk pesertanya, tu badan yg tentukan tarif. Halal gak kalo pembeli tentukan harga dan harus jadian?

Balas

mohammad robith

 7 tahun yang lalu

Assalamu’alaikum. Wer. Wb. Bagaimana dengan pendapat yang dikeluarkan oleh MUI akhir-akhir ini yg sempat mengharamkan kemudian berubah menjadi tidak haram (saya lihat di running text pada salah satu tv)? Jadi bingung. Siapa yg harus diikuti? Mohon bimbingannya, terimakasih.

Balas

Yulian Purnama

 7 tahun yang lalu

Perubahan pendapat ulama itu biasa, karena ulama terus belajar dan terus menelaah. Ini bukti mereka tunduk kepada kebenaran dan tidak bersikeras pada satu pendapat jika sudah diketahui kesalahannya.

Balas

MAhbub

 7 tahun yang lalu

assalamu’alaikujm.

kalau asuransi syariah hukumnya halal apa haram..

terima kasih

Balas

Yulian Purnama

 7 tahun yang lalu

Wa’alaikumussalam, belum diketahui ada asuransi syariah yang benar-benar sesuai syariat.

Balas

Funked Funk

 7 tahun yang lalu

jadi kalau bekerja di BPJS Kesehatan haram juga dong ustad?

Balas

Sa'id Abu Ukkasyah

 7 tahun yang lalu

Hukumnya sesuai dengan perincian di atas, silahkan baca kembali

Balas

Muhammad Aswan

 3 tahun yang lalu

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingin bertanya, bagaimanakah hukum BPJS dalam ekonomi syariah?

Balas

Yulian Purnama

 3 tahun yang lalu

Silakan simak kembali tulisan di atas

Balas

Muhammad Akbar

 3 tahun yang lalu

Assalamu alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Ustadz.

Sekarang saya pusing kalau nda mendaftar BPJS, saya takut nga bisa bayar jika nga menggunakan jalur pasien umum.

Apa lagi sekarang beberapa rumah nasional, sudah berlakukan BPJS. Kalau non BPJS pembayarannya terhitung masuk pasien umum.

Kalau biaya jalur umum di rumah sakit, butuh biaya yang tidak murah perhari jika dirawat, Gimana jika dalam rumah sakit butuh seminggu atau lebih.

Kalau pakai BPJS mungkin meriangkan, tapi saya takut juga jika daftar BPJS ada unsur RIBA & GHARARnya.

#mohon solusinya Ustadz.

Balas

Akbar

 2 tahun yang lalu

Bismillah , mau bertanya ustad mohon sekiranya bisa dijawab. Ana ketika diterima bekerja menjadi dosen di Universitas di indonesia diwajibkan mengisi form pendaftaran, dan BPJS nya beberpa layanan dibayar Universitas namun layanan pensiunan dan hari Tua dibayar nya 60:40 , 40 nya dipotong langsung di gaji (bukankan hal ini tdk akan terjadi denda krena otomatis terpotong ?) . jika tetap tidak boleh dimanfaatkan BPJS nya, bagaimana dengan Bantuan Langsung Tunai yang di keluarkan oleh BPJS ketenaga kerjaan tsb sebesar 600rbu perbulan? karena untuk pegawai non pns seperti saya tiba2 menerima di rekening saya, bantuan tsb apakah boleh dimanfaatkan? bantuan tsb sepengetahuan saya berkaitan dengan masa covid ini

Balas

Ninu

 2 tahun yang lalu

Assalamualaikum Ustadz

Di tempat kerja saya terpaksa mengikuti Bpjs ketenagakerjaan yang dimana semua biaya ditanggung oleh perusahaan tanpa mengurangi gaji saya sedikitpun

Bagaimana hukumnya jika saya ingin mencairkan dana Bpjs ketenagakerjaan tersebut untuk saya gunakan modal dagang dan kebutuhan lainnya.???

Balas

Rudi Kusdiana

 2 tahun yang lalu

Ustadz, saya ikut daftar BPJS dari dulu karena saya tidak tahu mengenai hukumnya, saya termasuk Peserta Iuran Mandiri, alasannya saya ikut BPJS itu atas saran dari dokter dikarenakan penyakit saya yang harus ditindak melalui jalur operasi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Kalau untuk biaya pengobatan yang sedikit mungkin saya mampu mengatasi nya dengan biaya sendiri dari dulu juga, tetapi untuk biaya operasi yang biayanya bisa mencapai puluhan juta yang saya rasa saya tidak pernah atau saya menyangka tidak mungkin memiliki uang sebanyak itu.

Apakah boleh ustadz menggunakan BPJS hanya untuk biaya operasi atau pengobatan penyakit itu saja?

Balas

Kasnan

 1 tahun yang lalu

Ustadz bagaimana dengan kondisi sekarang, karena denda keterlambatan pembayaran sudah tidak ada, yang ada denda pelayanan yang tidak membayar lebih dari 1 bulan dengan pelayanan selama 45 hari jika ada perawatan untuk menginap dikenakan denda biaya pelayanan sebesar 5 % dari biaya yang dikeluarkan. Apakah hukumnya masih haram. Karena kita dengan BPJS tidak mengharapkan laba tetapi ada jaminan kesehatan dari pemerintah.

Balas

Mellody

 11 bulan yang lalu

Bismillah

Ustadz, sebelum saya menikah saya terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan Mandiri, iurannya dibayarkan oleh ayah saya teruntuk 5 anggota keluarga kami. Kemudian setelah saya menikah, saya dan suami tidak ada niat sama sekali untuk mendaftarkan keluarga baru kami menjadi anggota aktif BPJS Kesehatan Mandiri.

Ketika saya hendak melahirkan di rumah sakit, pihak RS menyarankan agar menggunakan BPJS Kesehatan saya (yg dibayarkan oleh ayah saya) karena ternyata masih aktif. Kemudian keluarga saya akhirnya menyetujui utk menggunakan BPJS tersebut.

Namun setelah itu ada keganjalan dibenak saya setelah menggunakan itu, karena saya sudah tahu unsur haramnya BPJS kesehatan yang mandiri, namun saya dan suami tidak pernah ber-akad untuk menggunakan itu dan kami kan tidak pernah membayar itu sepeserpun (mengingat ayah saya yang membayarnya) dan pihak keluarga ayah saya juga mungkin ingin membantu kami ketika saya melahirkan sehingga menyarankan agar menggunakan BPJS itu.

Bagaimana tanggapan Ustadz mengenai ini? Syukron wa jazakallaahu khairan.

Balas

Abu Ahkafsyah Yusuf

 2 bulan yang lalu

Assala’alaykum warohmatullohi wabarokatuh,

Barakallohu fiykum wa ahsanallahu ilaykum

Afwan idzin bertanya Ustadz :

1.Untuk kategori 1 berarti boleh y. Karena yang bayar pemerintah dan tidak ada denda keterlambatan ?

2. Untuk kategori yang lain kalau kita bayar tepat waktu maka terhindar dari riba (kita tidakikut akadnya) Hal inibagaimana, apakah masih haram?

Syukron wa jazakumullahu khayran

Balas

Ummu Muhammad

 3 minggu yang lalu

Afwan Ustadz, sepertinya ada perubahan terkait peraturan Presiden no. 64 2020 tentang status kepesertaan BPJS akan diberhentikan sementara sejak tanggal 1 bulan berikutnya, bukan dengan denda lagi bagi yang tidak melakukan rawat inap dalam kurun 45 hari. Apakah ini mengubah hukumnya?

Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Komentar *

Nama *

Email *

Situs Web





Kantor Sekretariat Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari (YPIA). 

Pogung Rejo RT 14 RW 51 no. 412 

Sinduadi, Mlati, Sleman, D.I Yogyakarta, Indonesia, 55284.

Media Partner

YPIA | Muslimah.or.id | Radio Muslim | FKIM

Buletin At Tauhid | MUBK | Mahad Ilmi | FKKA

Kampus Tahfidz | Wisma Muslim | SDIT Yaa Bunayya

Wisma Muslimah | Rumah Tahfidz Ashabul Kahfi

Ikuti Kami

Tentang KamiDonasiPasang IklanKontak

© 2023 Muslim.or.id - Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah

AqidahManhajLandasan AgamaPenyejuk HatiFikihSejarahKhotbah Jum’atKalkulator WarisE-Book

© 2023 Muslim.or.id - Memurnikan Aqidah Menebarkan Sunnah