Dokter Andre Yulius : APBD Jatim Harus Tingkatkan Kualitas Program Riil Perangi Kemiskinan

 Perangi Kemiskinan,Bupati Sidoarjo Harus Didukung APBD Jatim

Berdasarkan laporan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo Andjar Sujardianto tahun 2022 presentase kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,32 persen. Presentase ini menurun dibanding tahun 2021 sebesar 2,36 persen. Sementara berdasarkan data P3KE Kemenko PMK yang telah dipadu padankan dengan DTKS jumlah penduduk miskin ekstrem kabupaten sidoarjo yang berada di desil 1 berjumlah 15.986 orang yang tersebar di 18 kecamatan. Jumlah ini menurun dibanding data awal sebesar 34.728 orang. 

Menurut Andjar, dari data tersebut masih ada terdapat 1645 orang yang belum mendapatkan bantuan sosial. "Angka tersebut menjadi basis data untuk memberikan program intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem di kabupaten Sidoarjo," Kata Andjar. 

Menurut Andjar, program intervensi penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan oleh Pemkab Sidoarjo antara lain bantuan untuk siswa dan mahasiswa keluarga miskin, bantuan rehabilitasi sanitasi & rumah tidak layak huni, bantuan makanan gratis bagi lansia & disabilitas berat, bantuan pangan non tunai, dan bantuan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. 

"Intinya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki komitmen kuat untuk penghapusan kemiskinan ekstrem yang dicanangkan sebagai program prioritas Pemerintah Pusat," ungkap Andjar. 

Dalam arahannya, Menko PMK Muhadjir Effendy berharap Kabupaten Sidoarjo dapat mencapai target nasional yaitu 0% kemiskinan ekstrem dan 14% prevalensi stunting pada 2024. “Alhamdulillah tadi saya dengar laporan pak sekda dan lihat proses penimbangan & pengukuran tinggi badan balita dengan antropometrinya oleh bidan sudah baik,” ungkap Muhadjir. 

Berdasarkan data prevelensi stunting menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 Kabupaten Sidoarjo sebesar 16,1 persen atau meningkat 1,3 persen dibanding 2021. 

Menko Muhadjir meminta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo menambah Antropometri dan USG di Puskesmas dan Posyandu yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut agar pemeriksaan kesehatan balita dan ibu hamil dapat secara maksimal dilakukan oleh semua puskesmas dan posyandu di Kabupaten Sidoarjo. 

Muhadjir mengatakan Pemerintah Daerah cukup mengajukan ke Pemerintah Pusat melalui Kemenkes untuk pengadaan kedua alat tersebut. Jika sudah ada dalam alokasi DAK dan APBD untuk USG & Antropometri, Muhadjir meminta dialokasikan untuk pengadaan makanan sehat tidak hanya bagi bayi stunting namun juga untuk yang tidak stunting. Terakhir, Muhadjir juga meminta dinas kesehatan menanggung biaya pemeriksaan USG sebulan sekali untuk ibu hamil di Rumah Sakit. 

Menurut Menko Muhadjir, penanganan stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan sejak dini, sebelum pernikahan, sebelum kelahiran, hingga fase bayi, anak-anak, dan dewasa. Dia meminta pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi sampai tingkat kelurahan dan desa memberikan perhatian khusus demi terciptanya SDM unggul dan berkualitas. 

"Karena untuk pembangunan sumber daya manusia kita itu harus dimulai dari ketika lahir dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak stunting. karena kalau sudah tidak sehat sampai kapanpun tidak akan bagus SDM kita," ungkapnya. 

Dokter Andre Yulius sangat prihatin kalau DPRD Jatim saat ini kurang nyaring dalam mengawal APBD Jatim untuk membersamai Bupati Sidoarjo memerangi Kemiskinan. Program-Program APBD Jatim Juga Harus semakin riil dan bagus ke masyarakat. 

Media Centre Dokter Andre Yulius